• Anda ingin melaporkan pengaduan perkara ke Komisi Yudisial?
  • Anda belum terdaftar sebagai pelapor Online?

Silahkan daftarkan diri Anda terlebih dahulu dengan mengisi form pendaftaran.

KETENTUAN UMUM

Sistem Informasi Laporan dan Pengaduan Online bertujuan untuk memfasilitasi dan memberikan akses yang lebih luas kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan informasi, laporan dan pengaduan tentang perilaku hakim berkaitan dengan peradilan kepada Komisi Yudisal dari tempat mana saja dan di waktu kapan saja secara online menggunakan fasilitas internet.

Syarat untuk dapat melakukan pengaduan online ini adalah:

  1. memiliki fasilitas internet (bisa dilakukan di rumah, warnet atau tempat-tempat lain yang memiliki fasilitas hotspot)
  2. program ini dapat berjalan dengan menggunakan mozilla firefox atau internet explorer, tetapi akan lebih maksimal bila anda menggunakan mozilla firefox.
  3. program ini dapat berjalan menggunakan sistem operasi windows maupun linux.

Langkah-langkah melakukan pengaduan online sebagai berikut:

TAHAP-TAHAP PENGADUAN ONLINE

Pengaduan Online Komisi Yudisial bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduannya secara online melalui internet.

Tahapan melakukan pengaduan sebagai berikut:

  1. Pelapor/Kuasa Pelapor mendaftar dengan mengisi identitas secara lengkap pada menu "Pendaftaran", dan mendapat user name serta password.
  2. INGAT: Password anda merupakan kunci masuk (login) Pengaduan Online Komisi Yudisial Republik Indonesia dan digunakan untuk mengisi form pengaduan/melengkapi dokumen pendukung.

  3. Setelah selesai melakukan pendaftaran, anda akan login di Pengaduan Online, pilih yang sesuai dengan keinginan, melalui menu-menu berikut:
    • Pengaduan baru;
    • Tambah Dokumen (upload);
    • Penarikan Kembali Pengaduan;
    • Perkembangan Pengaduan;
    • Jadwal Pleno.
  4. Setelah selesai dalam pengisian data, print dokumen tersebut sebagai tanda bukti pengiriman.
  5. Menyerahkan bukti pengaduan Online, dokumen pengaduan asli dan dokumen pendukung kepada Komisi Yudisial melalui Loket Pengaduan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengaduan online.
  6. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan pada nomor (4), maka pengaduan yang anda ajukan dengan sendirinya akan terhapus.

KETENTUAN TATA CARA LAPORAN MASYARAKAT

Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukan ke Komisi Yudisial, dengan memuat syarat-syarat antara lain:

  1. Isi Surat Laporan
    • Surat laporan menyebutkan identitas Pelapor antara lain nama lengkap, jabatan/pekerjaan, kedudukan dalam perkara yang dilaporkan, alamat, tanda tangan, dan nomor telpon yang dapat dihubungi.
    • Surat laporan menyebutkan identitas Terlapor hakim/majelis hakim antara lain nama lengkap, NIP, Jabatan, kedudukan dalam perkara yang dilaporkan, alamat.
    • Surat laporan menyebutkan nomor perkara yang dilaporkan (jika terkait putusan/penetapan).
    • Surat laporan berisi uraian pokok laporan, kronologis kejadian, penjelasan bukti-bukti pendukung, dan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor hakim/majelis hakim.
    • Surat laporan menyebutkan hal-hal yang dimohonkan untuk menindaklanjuti laporan antara lain pemantauan persidangan dan pemeriksaan.
  • Bukti-bukti Pendukung Dalam Laporan

Syarat Administrasi:

  • Surat Laporan.
  • Fotokopi tanda pengenal Pelapor KTP/SIM/PASPOR/Kartu Advokat untuk kuasa hukum.
  • Surat kuasa khusus menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial jika Pelapor sebagai kuasa hukum.
  • Fotokopi kartu nikah atau kartu keluarga (apabila Pelapor memiliki hubungan keluarga dengan para pihak dalam laporan).

Syarat Substansi:

  • Salinan sah putusan yang telah dilegalisasi pengadilan (putusan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan PK).
  • Berita acara persidangan.
  • Permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, penetapan sita jaminan, aanmaning, berita acara eksekusi. 
  • Rekaman audio/video, foto yang terkait dengan dugaan pelanggaran.
  • Keterangan/pernyataan tertulis dari saksi-saksi yang mengetahui terkait dugaan pelanggaran.
  • Surat/dokumen lain yang terkait.

Keterangan:

  1. Komisi Yudisial tidak dapat membatalkan/mengubah putusan/penetapan, menunda/memerintahkan eksekusi.
  2. Laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial adalah mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan hakim, dan yang terjadi setelah UU Komisi Yudisial berlaku.
  3. Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim apabila perkara masih dalam proses persidangan dan belum diputus.
  4. Setiap laporan wajib menyertakan bukti-bukti pendukung untuk menguatkan laporannya.
  5. Apabila laporan berkaitan dengan murni perilaku hakim, Pelapor menyebutkan dan menyertakan:Jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.
    • Dapat menyebutkan dasar/butir pelanggaran KEPPH
    • Rekaman audio dan/atau video, foto, keterangan saksi-saksi yang menunjukan adanya dugaan pelanggaran.
  • Kronologis/penjelasan tentang kapan terjadinya dugaan pelanggaran, siapa yang melihat, dimana kejadiannya.

6. Apabila laporan terkait dengan putusan/penetapan, Pelapor menyebutkan dan menyertakan:

  • Jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang ada dalam putusan/penetapan.
  • Dapat menyebutkan dasar/butir pelanggaran KEPPH.
  • Melampirkan fotocopy salinan sah putusan/penetapan,.
  • Rekaman audio dan/atau video persidangan, saksi, berita acara persidangan.
  • Apabila terkait dengan penundaan eksekusi Pelapor melampirkan bukti permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, penetapan sita jaminan, aanmaning, berita acara eksekusi. 

 

7. Khusus terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran KEPPH yang terjadi ketika perkara dalam proses persidangan yang masih berjalan, Pelapor menyebutkan dan menyertakan:

  • Jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH
  • Siapa saksi yang mengetahui, kapan dan dimana terjadinya dugaan pelanggaran tersebut.
  • Rekaman audio dan/atau video terjadinya dugaan pelanggaran KEPPH.